BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id — 29 Desember 2025, Perbaikan Jalan Bojong Rangkas yang sempat terputus akibat longsor parah dipastikan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, M. Hasani ST, menyusul kondisi longsor yang cukup ekstrem dan membutuhkan penanganan serius.
Menurut Hasani, kedalaman longsor mencapai 6 hingga 8 meter, sehingga perbaikannya tidak bisa dilakukan secara cepat dan sederhana. Selain membutuhkan struktur penahan yang kuat, proyek ini juga memerlukan tambahan anggaran yang tidak sedikit.
“Kami anggota dewan Dapil IV, khususnya bersama Kang Lukman, terus berupaya maksimal agar Jalan Bojong Rangkas bisa beres di tahun 2026. Jika nanti pengerjaannya melewati Lebaran, mohon dimaklumi, karena saat ini kami masih berjuang agar urugan bisa segera dilaksanakan,” ujar Hasani.
Ia menjelaskan, rencana penanganan sebenarnya telah masuk dalam program tahun 2025. Namun, saat proses pengerjaan berlangsung, terjadi longsor susulan yang menyebabkan volume pekerjaan bertambah, khususnya pada struktur dan penguatan tanah.
“Ketika pekerjaan berjalan justru terjadi longsor. Otomatis struktur harus ditambah, sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Akhirnya sampai Lebaran kemungkinan besar jalan belum bisa dilalui,” jelasnya.
Hasani menyebutkan, untuk menuntaskan perbaikan Jalan Bojong Rangkas masih dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp400 juta. Ia juga mengakui bahwa masih terdapat beberapa paket kegiatan APBD Kabupaten Bogor tahun 2025 yang belum sepenuhnya rampung.
“Kemarin saya pulang dari Tenjolaya, dari sekian ratus paket kegiatan masih ada yang belum tuntas. Salah satunya pembangunan TPT di Desa Gunung Malang, yang baru mulai dikerjakan hari ini,” ungkapnya.
Selain kendala teknis dan anggaran, Hasani turut menyoroti persoalan kelangkaan material konstruksi akibat penutupan sejumlah tambang. Kondisi tersebut, kata dia, sangat berpengaruh terhadap kelancaran proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor.
“Penutupan tambang-tambang ini sangat berdampak pada kegiatan konstruksi. Karena itu, eksekutif dan legislatif Kabupaten Bogor sudah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan gubernur agar pada 2026 tidak terjadi kelangkaan material,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya koordinasi lintas lembaga, Hasani berharap perbaikan Jalan Bojong Rangkas dapat berjalan lancar dan segera kembali menjadi akses vital bagi masyarakat.
[ROBI]
