PESAWARAN, PARLEMENRAKYAT.id — Suhu politik di Kabupaten Pesawaran mulai memanas. Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Nanda Indira dan Wakil Bupati Antonius M. Ali.
Aksi ini bukan sekadar turun ke jalan, melainkan seruan moral agar pemerintahan Nanda–Anton berjalan bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat. FMPB menilai, sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kawasan Permukiman (PU-Perkim), termasuk kepala dinasnya, Evans Sagita, perlu dievaluasi karena dianggap tidak menunjukkan kinerja maksimal.
Ketua Umum FMPB, Mursalin MS, menegaskan bahwa langkah yang diambil pihaknya murni untuk membantu pemerintahan Nanda–Anton mencapai visi pembangunan Pesawaran yang lebih baik.
“Kami mendapat banyak laporan dari anggota mengenai lemahnya kinerja di lingkungan Dinas PU-Perkim. Ini akan kami suarakan dalam aksi nanti. Kalau pemerintahan Nanda–Anton ingin sukses, pejabat yang kinerjanya lemah dan tidak profesional harus segera diganti,” ujar Mursalin, Kamis (9/10/2025) di Markas FMPB.
Lebih lanjut, Mursalin menyebut, FMPB sejak awal menjadi salah satu elemen masyarakat yang mengawal proses demokrasi hingga terpilihnya Nanda–Anton. Karena itu, langkah ini adalah bentuk konsistensi dalam mengawal pemerintahan agar tetap berjalan di rel yang benar.
“Kami sudah mengajak masyarakat memilih Nanda–Anton karena kami percaya pada visi mereka. Kini tugas kami memastikan pemerintahan ini bersih dan bebas dari pejabat-pejabat yang justru menghambat pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Harian FMPB, Sumara, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi damai ke Polres Pesawaran dan tengah mempersiapkan teknis pelaksanaannya.
“Kami jadwalkan aksi damai pada Rabu depan. Kehadiran FMPB juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin undang-undang. Surat pemberitahuan sudah kami kirim dan diterima pihak kepolisian,” jelasnya.
Sumara menambahkan, ada sejumlah catatan penting yang akan dibawa dalam aksi nanti, terutama soal penyegaran jabatan dan evaluasi terhadap oknum pejabat yang disebut ‘pemain proyek’ di Dinas PU-Perkim.
“Ada pejabat yang sudah terlalu lama di posisi yang sama, perlu penyegaran. Selain itu, kami mendapat informasi adanya oknum yang dikenal sebagai pemain proyek. Ini harus jadi perhatian serius, jangan sampai menjadi duri dalam tubuh pemerintahan Nanda–Anton,” pungkasnya.
Aksi damai yang digagas FMPB ini diharapkan menjadi alarm perubahan bagi birokrasi Pesawaran, sekaligus dorongan agar pemerintahan Nanda–Anton tampil dengan wajah baru yang bersih, tegas, dan berpihak pada rakyat.
[ARIYANDI]
