SAMPIT, PARLEMENRAKYAT.ID – Polemik lahan warga Satiung kembali memanas. Organisasi adat Mandau Talawang memastikan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta.
Aksi itu rencananya akan digelar di depan kantor pusat PT Agrinas Palma Nusantara serta Kantor Satgas PHK. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar persoalan lahan warga Satiung segera mendapatkan kejelasan.
Panglima Mandau Talawang, Ricko Kristalelu, saat dikonfirmasi Parlemenrakyat.id pada 9 Maret 2026 melalui pesan WhatsApp membenarkan rencana aksi tersebut.
“Iya benar, rencana memang begitu. Kalau setelah Lebaran tidak ada kejelasan terkait lahan warga Satiung, kami akan datang langsung ke Jakarta,” tegas Ricko.
Menurutnya, polemik ini bermula dari diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Plt RH 1 Kalimantan Tengah pada 4 Februari 2026 kepada warga terkait pengelolaan lahan. Namun secara mengejutkan, SPK tersebut dicabut hanya sehari kemudian, tepatnya pada 5 Februari 2026.
Pencabutan yang terkesan mendadak itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ricko menyebut pihaknya menduga ada kepentingan tertentu yang bermain di balik keputusan tersebut.
“Kami menduga ada kepentingan dalam pencabutan itu. Padahal dokumen warga jelas dan lengkap,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ricko juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan Ketua DPRD Kotawaringin Timur dalam polemik tersebut. Ia bahkan menyebut adanya indikasi kedekatan atau “main mata” dengan pihak tertentu yang diduga mempengaruhi keputusan pencabutan SPK tersebut.
Mandau Talawang menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika hak masyarakat diabaikan. Sebagai bentuk keseriusan, sekitar 200 massa dari Kalimantan Tengah disiapkan untuk berangkat ke Jakarta.
“Iya, kami akan membawa sekitar 200 orang untuk melakukan aksi di depan kantor PT Agrinas Palma Nusantara. Ini perjuangan kami untuk membela hak warga,” tegas Ricko.
Aksi ini diprediksi akan menjadi sorotan, mengingat persoalan lahan dan dugaan keterlibatan pejabat daerah sering kali menjadi sumber konflik berkepanjangan di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara maupun pihak DPRD Kotawaringin Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh Mandau Talawang.
[MASROBY]
