PESAWARAN, PARLEMENRAKYAT.id – Keserakahan segelintir elit kembali menyakiti rakyat kecil. Di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sejumlah petani mengecam keras ulah Ketua Yayasan Abdul Hakim, Toto Taviv Susilo, yang dengan enteng menimbun sawah aktif demi kepentingan pembangunan pribadinya.
Sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga justru berubah menjadi korban “kesewenang-wenangan” yayasan yang berdalih lembaga pendidikan. Alih-alih memberi manfaat, pembangunan itu malah memutus aliran air, menimbulkan banjir di musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau.
“Sudah bertahun-tahun kami kena dampak dari penimbunan sawah itu. Aliran air tertutup, banjir kalau hujan deras, dan kekeringan saat kemarau. Yang untung Pak Toto, kami petani yang jadi korban,” keluh Jamadi, petani asal Dusun 7, Kamis (2/10/2025).
Keluhan lain disampaikan Sarno, petani setempat. Ia menegaskan akibat penyempitan lahan, serangan hama semakin parah.
“Sekarang tikus makin banyak. Sawah kami jadi sasaran hama karena lahan diurug untuk bangunan yayasan. Ulah mereka jelas bikin susah kami,” ujarnya dengan nada geram.
Pembangunan Ilegal: Tak Kantongi Izin
Ironisnya, pembangunan di atas sawah tersebut ternyata ilegal. Penjabat Kepala Desa Sukaraja, Surawan, mengungkapkan hasil pengecekan pihak desa bersama camat, bahwa bangunan milik yayasan itu sama sekali belum mengantongi izin.
“Walaupun mengatasnamakan pendidikan, faktanya yayasan ini milik pribadi. Tidak ada izin lingkungan, tidak ada izin lainnya. Semua belum sah,” tegas Surawan.
Ia memastikan pemerintah desa akan mengambil langkah tegas.
“Keluhan masyarakat kami tampung, dan kami akan panggil pihak yayasan. Semua akan ditindak sesuai aturan hukum,” pungkasnya.
Desakan Petani: Jangan Ada Toleransi
Para petani mendesak agar pemerintah tidak hanya berhenti di sebatas wacana. Mereka menuntut sanksi tegas dijatuhkan kepada Yayasan Abdul Hakim, karena bukan hanya merampas ruang hidup petani, tetapi juga merusak keseimbangan lingkungan.
“Kalau pemerintah diam, ini bisa jadi preseden buruk. Sawah-sawah kami bisa habis atas nama kepentingan pribadi,” tegas warga.
Kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Apakah suara rakyat kecil akan benar-benar didengar, atau kembali dikalahkan oleh kekuasaan modal?
[ARIYANDI]
