PALANGKARAYA, PARLEMENRAKYAT.ID —
Di tengah geliat investasi yang terus menggeliat di Kalimantan Tengah, sebuah ironi mencuat ke permukaan: pelaku usaha lokal justru kian terdesak di tanahnya sendiri. Bukan oleh kurangnya kemampuan, melainkan oleh derasnya arus masuk Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dari luar daerah yang seolah diberi karpet merah.
Ricko Kristolelu, Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang sekaligus Dewan Pembina ABUJAPI Kalimantan Tengah, tak menahan nada. Kritiknya tajam, langsung mengarah pada inti persoalan yang selama ini mengendap tanpa solusi tegas.
“Jangan sampai BUJP lokal hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Ini bukan sekadar persaingan, ini soal keadilan,” tegasnya.
Fenomena ini, menurut Ricko, bukan lagi sekadar dinamika bisnis. Ia telah berubah menjadi ketimpangan yang nyata—ketika perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan dan pertambangan lebih memilih pemain luar dibanding memberdayakan potensi daerah sendiri.
Padahal, BUJP lokal bukan tanpa keunggulan. Mereka memahami karakter wilayah, mengerti dinamika sosial, dan hidup dalam nilai-nilai kearifan lokal yang tak bisa dipelajari secara instan oleh pihak luar. Namun semua itu seolah kalah oleh keputusan korporasi yang lebih condong ke luar daerah.
“Kalau investasi dilakukan di Kalimantan Tengah, maka yang harus dihidupkan adalah pelaku usaha lokal. Jangan sampai daerah ini hanya jadi ladang, tapi masyarakatnya cuma kebagian debu,” sindirnya tajam.
Ricko juga menegaskan bahwa dorongan ini bukan tanpa dasar hukum. Sejumlah regulasi nasional—mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Penanaman Modal, hingga UMKM—secara jelas mengamanatkan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai prioritas. Namun di lapangan, realitas justru berjalan sebaliknya.
Tak ingin hanya berhenti pada kritik, langkah konkret disiapkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Pesannya jelas: hentikan pengabaian terhadap pelaku lokal.
Meski demikian, ia tidak menutup pintu sepenuhnya bagi BUJP dari luar. Namun posisinya ditegaskan tegas—mereka hanya boleh menjadi opsi terakhir, bukan pilihan utama.
“Posisinya jelas. BUJP lokal harus jadi pemeran utama, bukan pelengkap. Ini bukan sekadar bisnis, ini harga diri daerah,” tutup Ricko dengan nada yang tak menyisakan ruang abu-abu.
Di tengah derasnya investasi, satu pertanyaan kini menggantung: apakah Kalimantan Tengah akan tetap menjadi tuan rumah, atau justru terus menjadi penonton di panggungnya sendiri?
[MASROBY]
