TANGERANG, PARLEMENRAKYAT.id — Aroma busuk proyek mencuat di Kampung Bayur, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Proyek betonisasi dan pembangunan jembatan penghubung yang diduga sarat kejanggalan bukan hanya tak transparan, tapi juga diselimuti arogansi pelaksana. Lebih parah lagi, seorang wartawan yang mencoba menggali informasi justru mendapat intimidasi dari oknum pelaksana proyek berinisial HS.
Proyek yang seharusnya menjadi bukti pembangunan untuk rakyat ini justru tak dilengkapi papan informasi. Tak ada kejelasan siapa pelaksana, berapa nilai proyek, atau bahkan dari mana anggarannya berasal. Padahal, papan proyek adalah syarat mutlak sesuai regulasi sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Alih-alih terbuka, oknum pelaksana malah menunjukkan sikap arogan. Saat didatangi wartawan untuk konfirmasi, HS justru marah dan menantang:
“Silakan laporkan ke dinas, saya tidak takut!”
Lebih dari itu, ia bahkan menuding wartawan terlalu cepat memberitakan tanpa konfirmasi, padahal konfirmasi telah dilakukan sebelumnya namun tidak direspons olehnya.
Tindakan intimidatif ini langsung menuai kecaman keras dari Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri.
“Ini bentuk pelecehan terhadap kerja jurnalistik! Jika keberatan dengan pemberitaan, gunakan hak jawab, bukan malah mengintimidasi seolah mau menantang. Wartawan dilindungi undang-undang, jangan main-main!” tegas Syamsul.
Ia menambahkan, wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan dan memberantas dugaan korupsi di lapangan.
Proyek Diduga “Bacakan” Anggaran
Minimnya pengawasan dan ketiadaan informasi proyek memunculkan kecurigaan kuat adanya praktik “bacakan” anggaran—istilah yang dikenal sebagai pemborosan atau penggelapan dana demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Masyarakat sekitar pun mulai bertanya-tanya: apakah proyek ini benar-benar dibangun sesuai spesifikasi? Ataukah hanya proyek asal jadi yang akan rusak sebelum waktunya?
Situasi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pers dalam mengawasi jalannya pembangunan. Namun ketika wartawan justru dihadapkan dengan ancaman dan intimidasi, publik patut waspada—karena bisa jadi ada yang sedang disembunyikan.
GWI Banten memastikan tidak akan tinggal diam. Sikap arogan terhadap wartawan akan dilawan dengan kekuatan hukum dan solidaritas profesi.
“Kami akan kawal kasus ini. Jangan sampai oknum seperti ini merusak citra pembangunan dan membungkam pers,” tutup Syamsul.
(Red)
