KOTAWARINGIN TIMUR, PARLEMENRAKYAT.id – Polemik pengelolaan kebun sawit sitaan negara kembali mencuat. PT. Agrinas Palma Nusantara (APN), perusahaan BUMN yang ditunjuk mengelola lahan sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dituding bersikap pilih kasih.
Kritik keras itu datang dari aktivis Lembaga Investigasi Investigator (LIING) Kalimantan Tengah, Masroby, di Palangka Raya, Minggu (28/9/2025). Menurutnya, PT. Agrinas tidak konsisten dan cenderung tebang pilih dalam menjalankan amanah negara.
“Kalau memang mau mengelola lahan sitaan, harus adil dan menyeluruh. Jangan ada yang dianaktirikan. Faktanya, lahan seluas 3.102 hektar milik PT. Inti Prabahkara Kahuripan (IPK), anak perusahaan PT. Makin Group di Mentaya Hulu, sudah jelas-jelas dipasang plang penyitaan Satgas PKH. Tapi anehnya, lahan itu tetap dikelola oleh perusahaan lama. Sementara, lahan milik masyarakat justru digarap PT. Agrinas,” tegas Masroby.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan publik. Mengapa Satgas PKH dan PT. Agrinas seolah tak berani menyentuh korporasi besar yang sudah berstatus sita negara, namun justru menekan masyarakat kecil?
“Kalau begini caranya, jelas ada ketidakadilan. Rakyat jadi korban, perusahaan besar malah aman. Apakah ini yang disebut adil? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan di balik kebijakan ini?” tutup Masroby penuh tanda tanya.
[RED/TIM]
