BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id — Di tengah gegap gempita demokrasi dan derasnya arus informasi, ada kenyataan pahit yang jarang disorot: banyak wartawan di Indonesia bekerja dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Profesi yang kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi justru berdiri di atas fondasi rapuh—upah minim, status kerja tidak jelas, perlindungan nyaris nol, dan beban kerja yang terus meningkat.
Ironi ini kian terasa ketika wartawan dituntut kritis, independen, dan berani mengungkap kebenaran. Di lapangan, tak sedikit dari mereka yang harus membiayai liputan dengan uang pribadi, bekerja tanpa kontrak layak, bahkan hidup dari “belas kasihan” narasumber. Kondisi ini bukan rahasia, melainkan potret buram dunia pers yang dibiarkan berlarut-larut.
Tekanan ekonomi perlahan berubah menjadi alat pembungkaman paling efektif. Jika dahulu kebebasan pers dibungkam dengan kekerasan dan intimidasi, kini ia dilemahkan secara sistematis melalui kemiskinan struktural. Wartawan dipaksa berdiri di persimpangan antara menjaga idealisme atau memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi seperti ini, integritas menjadi pertaruhan sehari-hari.
Masalah semakin pelik ketika perusahaan media—terutama media lokal dan independen—kesulitan menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah. Alih-alih mendapatkan ruang kerja sama yang adil dan transparan, banyak media justru merasa dipinggirkan. Muncul dugaan bahwa kemitraan media–pemerintah kerap sarat keberpihakan, hanya mengalir kepada media-media tertentu yang dinilai “aman” dan tidak kritis.
Praktik ini menciptakan diskriminasi ekonomi di tubuh pers. Media yang kritis tersingkir dari akses kerja sama, sementara media yang kompromistis menikmati anggaran. Dampaknya berantai: perusahaan media terseok bertahan, dan wartawan di lapangan kembali menjadi korban utama.
Pemimpin Redaksi mataexpose.co.id, Dede Hanapi, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan serius ekosistem pers dalam melindungi wartawannya sendiri.
“Kita sering bicara kebebasan pers, tapi lupa satu hal mendasar: wartawan dibiarkan miskin. Ini kemunafikan sistemik. Jangan heran jika integritas tergerus, ketika negara dan perusahaan pers gagal memberi perlindungan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Menurut Dede, banyak perusahaan media telah menyimpang dari ruh jurnalistik dan berubah menjadi mesin bisnis, sementara wartawan diposisikan sebagai tenaga produksi murah.
“Ada media yang hidup dari iklan dan kekuasaan, tapi wartawannya hidup dari utang. Ini kejahatan moral. Bicara idealisme sambil membiarkan wartawan kelaparan adalah kebohongan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, wartawan yang lemah secara ekonomi sangat rentan ditekan oleh kepentingan politik dan modal.
“Pers yang lapar tidak mungkin merdeka. Selama wartawan dan perusahaan media tidak berdaulat secara ekonomi, kebebasan pers hanya akan menjadi slogan kosong. Yang dikorbankan bukan hanya wartawan, tapi juga hak publik atas kebenaran.”
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi negara, Dewan Pers, dan seluruh pemangku kepentingan. Regulasi tanpa pengawasan, sertifikasi tanpa perlindungan, kemitraan tanpa keadilan, serta slogan kebebasan tanpa kesejahteraan hanyalah formalitas yang gagal menyentuh akar persoalan.
Jika situasi ini terus dibiarkan, publik tak perlu heran bila kepercayaan terhadap media terus menurun. Bukan karena wartawan tak profesional, melainkan karena sistem telah memaksa mereka bertarung sendirian di tengah himpitan ekonomi dan tekanan kekuasaan.
Sudah saatnya dunia pers berhenti berpura-pura baik-baik saja. Menyelamatkan jurnalisme tidak cukup dengan seminar dan slogan, tetapi dengan keberanian membenahi kesejahteraan wartawan dan menciptakan ekosistem kemitraan media–pemerintah yang adil, transparan, dan tanpa keberpihakan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara, dan pers hanya figuran yang kelelahan.
[P. ZEBUA]
