Jeritan PKL Alun-Alun Bogor: “Kami Hanya Bertahan Hidup, Bukan Mengganggu Kota!”

oplus_1024

BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Bogor kembali memicu polemik. Para pedagang yang menggantungkan harapan hidup di ruang publik itu kini merasa ditekan oleh kebijakan sepihak yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

Salah seorang pedagang, berinisial Al, mengungkapkan bagaimana nasib mereka semakin terjepit sejak aksi penertiban dilakukan. “Sudah seminggu kami nggak jualan. Sekali jualan pun cuma bisa ngasong. Itu pun kalau ketahuan, langsung ditangkap. Padahal kami juga punya keluarga, anak istri yang harus makan,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Al mengaku memiliki toko baju di Pasar Anyar. Namun, kondisi pasar yang sepi membuatnya harus mencari celah untuk bertahan. “Omzet di toko nyaris nggak ada. Makanya saya keliling, jualan di Alun-Alun saat libur panjang. Hari-hari biasa saya tetap buka toko. Tapi saat ramai pengunjung, di sinilah kami punya harapan,” jelasnya.

Menurutnya, momen libur panjang menjadi satu-satunya waktu emas bagi para pedagang kecil untuk mendapatkan penghasilan lebih. “Kalau lagi ramai, bisa dapat Rp100 ribu sampai Rp200 ribu. Itu cukup buat makan hari itu. Tapi sekarang kami diusir seolah-olah kami sampah kota ini,” ucapnya getir.

Ia pun menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak seharusnya menutup mata dan telinga. “Alun-Alun disebut sebagai taman wisata. Lalu kenapa pedagang UMKM tidak bisa ditata dengan baik? Bukankah tempat wisata itu pasti ada kebutuhan minum, makan, ngopi, dan oleh-oleh? Kalau tidak ada, ya jangan sebut ini wisata, tapi taman privat!” tegasnya.

Ia meminta agar Wali Kota atau Wakil Wali Kota Bogor turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan para pedagang. “Jangan hanya kirim Satpol PP. Kami ingin dengar langsung, apa masih ada tempat untuk rakyat kecil di kota ini?”

Pernyataan ini pun menyebar cepat di media sosial dan mendapat simpati luas dari warga Bogor. Desakan terhadap Pemerintah Kota Bogor untuk membuka ruang dialog pun menguat. Warga menilai, ketegasan aturan memang penting, tetapi keadilan sosial tidak boleh dikesampingkan.

[P.N_ZEBUA]

Pos terkait