BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, yang semula digadang-gadang sebagai pusat pelayanan ekonomi dan kesehatan warga, kini hanya tinggal nama. Baru sebulan diresmikan pada Juli lalu, bangunan koperasi itu sudah sepi, unit layanan tak berfungsi, dan harapan warga pun kandas.
Saat awak media meninjau lokasi pada Kamis (21/8/2025), pemandangan yang tersaji justru menyedihkan. Rak toko sembako lebih banyak kosong ketimbang terisi. Unit layanan kesehatan yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan warga malah terkunci rapat, kursi tunggu berdebu, dan tak ada tenaga medis satu pun sejak hari peresmian. Bahkan klinik tersebut belum pernah sekalipun melayani pasien.
Unit lain pun bernasib serupa. Gerai pupuk nyaris tak diminati, sementara pangkalan LPG tak berfungsi karena tabung kosong. Praktis, koperasi yang digembar-gemborkan sebagai solusi kebutuhan warga desa hanya menjadi bangunan bisu tanpa aktivitas.
“Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana. Ngapain, mendingan ke warung biasa,” ujar K (40), warga Hambalang dengan nada kecewa.
Warga lain, S (37), menegaskan bahwa setidaknya layanan kesehatan harus berjalan karena jarak menuju puskesmas terlalu jauh. “Kita mah maunya layanan klinik itu saja aktifkan. Bisa banget membantu warga yang sakit. Soalnya kalau jauh kan repot, apalagi bagi yang tidak punya biaya,” ungkapnya.
Ketua Kopdes Hambalang, Cecep Mukhtaruddin, mengakui kondisi mati suri ini. Ia menyebut koperasi tak punya modal selain simpanan kecil anggota, tanpa dukungan pemerintah maupun bank penyalur.
“Ya begini kondisi Kopdes saat ini. Dari saat launching sampai sekarang hanya bertahan dengan uang anggota yang pun belum mumpuni,” kata Cecep.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya proyek koperasi ini dibangun? Jika hanya sekadar peresmian seremonial lalu dibiarkan terbengkalai, jelas yang paling dirugikan adalah warga desa. Hambalang yang seharusnya mendapat pusat pelayanan ekonomi dan kesehatan, justru kembali menghadapi kenyataan pahit: janji pemberdayaan hanya berhenti di papan nama dan pidato peresmian.
[Red]
