KOTAWARINGIN TIMUR, PARLEMENRAKYAT.id – Rencana PT Agrinas Palma Nusantara (APN) menggandeng koperasi dalam skema Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan kebun sawit sitaan negara dipertanyakan. Aktivis Kalimantan Tengah, Masroby, menilai langkah itu rawan penyimpangan jika tidak diawali dengan audit menyeluruh terhadap koperasi yang digandeng.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada keanggotaan dan struktur kepengurusan koperasi yang diduga penuh manipulasi.
“Kalau KSO dengan koperasi sah-sah saja. Tapi Agrinas jangan asal teken kontrak. Audit dulu jumlah anggota dan kepengurusan. Kalau tidak, jangan salahkan kalau masyarakat merasa ditipu,” tegas Masroby, Rabu (1/10/2025).
Ia mengungkapkan indikasi permainan jumlah anggota. Data resmi dari bupati menyebutkan hanya ada 400 anggota, namun belakangan angka itu melonjak jadi 500 orang. “Tiba-tiba membengkak seratus anggota. Pertanyaannya: siapa mereka, dari mana datangnya?” ujarnya menyindir.
Tak berhenti di situ, struktur pengurus koperasi pun disorot. Banyak yang memiliki hubungan keluarga dekat alias semenda. Praktik nepotisme ini dinilainya hanya akan menjadikan koperasi alat segelintir elit, jauh dari semangat kebersamaan.
Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto sudah jelas menitipkan pesan: koperasi harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “Kalau audit diabaikan, semboyan Presiden akan mati suri. Bukan rakyat yang sejahtera, tapi pengurus koperasi yang kenyang,” kritik Masroby.
Aktivis ini memastikan akan melayangkan surat resmi kepada Direktur PT APN, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati, hingga Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Tujuannya, agar pelaksanaan KSO tidak melenceng dari amanat Presiden.
“Kalau audit dilakukan, KSO bisa jadi instrumen emas untuk rakyat. Tapi kalau dibiarkan liar, jangan kaget kalau hasilnya hanya bancakan elit,” pungkasnya.
[RED/TIM]
