TANGERANG, PARLEMENRAKYAT.id – Isu dugaan Kepala Desa (Kades) Kemeri, Kecamatan Kemeri, Kabupaten Tangerang, yang jarang berada di kantor dan sulit ditemui, terus menjadi sorotan publik. Klarifikasi yang disampaikan Kades Suhud justru memicu respons keras dari Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri.
Dalam klarifikasi yang dimuat oleh salah satu media online, Kades Suhud menyatakan bahwa dirinya tidak menghindar, melainkan sedang menghadiri rapat resmi di PLTU Lontar. “Bukan saya tidak ngantor, tapi saya sedang ada acara,” ungkap Suhud dalam pemberitaan tersebut.
Namun, Syamsul Bahri menilai klarifikasi itu disayangkan karena disampaikan bukan melalui media yang pertama kali memberitakan isu tersebut.
“Kades seharusnya gunakan hak jawab sesuai kode etik jurnalistik,” tegas Syamsul.
“Panggil wartawannya, duduk bersama, sampaikan klarifikasi, lalu tayangkan di media yang pertama kali menyiarkan berita tersebut. Bukan malah memberikan pernyataan ke media yang tidak jelas asal-usulnya.”
Menurut Syamsul, tidak ada larangan untuk memberikan klarifikasi di media mana pun, namun secara etika dan profesionalitas, lebih tepat jika disampaikan ke media awal yang menayangkan berita viral tersebut.
Syamsul pun meminta Pemerintah Kecamatan Kemeri dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Desa Kemeri.
“Kami khawatir ada hal-hal yang sengaja ditutupi dari publik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sugeng selaku Kabidkam DPP Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara turut menyampaikan kekecewaannya.
“Saya sudah tiga kali datang ke kantor desa Kemeri untuk konfirmasi, tapi kadesnya tidak pernah ada. Memang pintu kantor terbuka, tapi orangnya tidak pernah di tempat,” ujarnya.
Publik kini menanti langkah tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan transparan dan akuntabel di Desa Kemeri.
(Tim)
