JAKARTA, PARLEMENRAKYAT.ID — Serangan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis memicu gelombang kecaman luas. Peristiwa yang terjadi di jantung ibu kota ini dinilai bukan sekadar kriminalitas jalanan, melainkan dugaan aksi terstruktur yang harus dibongkar hingga ke dalang di balik layar.
Sorotan tajam datang dari (PERMAHI). Organisasi mahasiswa hukum itu menegaskan, pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Negara, kata mereka, wajib membuka seluruh fakta secara terang—termasuk siapa aktor intelektual yang diduga mengatur serangan tersebut.
Insiden brutal itu terjadi pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di kawasan . Saat itu korban baru saja meninggalkan sebuah diskusi publik yang membahas isu strategis, termasuk kritik terhadap kebijakan pertahanan negara. Tak lama berselang, pelaku tak dikenal mendekat menggunakan sepeda motor dan menyiramkan cairan keras ke tubuh korban sebelum melarikan diri.
Bagi PERMAHI, pola serangan tersebut menyisakan tanda tanya besar. Cara pelaku bertindak dinilai menunjukkan adanya perencanaan, bukan sekadar aksi spontan.
Ketua Umum DPN PERMAHI, , menegaskan bahwa transparansi penegakan hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Publik tidak hanya menunggu siapa pelaku eksekutor. Yang lebih penting adalah siapa dalang di balik peristiwa ini. Jika proses hukum tidak terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan terus terkikis,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPN PERMAHI, , mendesak turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya penyelidikan. Ia menilai perkara ini memiliki dimensi serius setelah muncul dugaan keterlibatan oknum dari .
“Proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Harus dibuka secara terang siapa aktor intelektualnya, apa motifnya, dan apakah ada kaitan dengan aktivitas korban yang vokal mengkritisi kebijakan negara,” ujar Afghan.
PERMAHI juga memperingatkan potensi chilling effect terhadap kebebasan sipil. Serangan terhadap aktivis, menurut mereka, dapat menciptakan rasa takut di tengah masyarakat yang ingin menyuarakan kritik, sehingga secara perlahan menggerus ruang demokrasi.
Meski demikian, PERMAHI tetap mengapresiasi langkah awal aparat yang telah menetapkan **empat anggota dari sebagai tersangka. Namun mereka mengingatkan, proses internal tidak boleh menjadi tameng yang menutup akuntabilitas publik.
“Pengusutan harus independen, terbuka, dan bisa diuji oleh publik. Jika tidak, konflik kepentingan akan selalu membayangi,” tambah Azhar.
Lebih jauh, PERMAHI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tubuh TNI—baik dari sisi struktural maupun kultural. Reformasi internal dinilai penting agar institusi militer tetap berjalan dalam koridor supremasi hukum dan nilai demokrasi.
Bagi PERMAHI, kasus ini bukan sekadar soal satu korban. Ini adalah ujian serius bagi negara: apakah hukum mampu berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau justru tunduk pada kekuasaan.
Satu hal yang pasti, tekanan publik tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap dan keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika aktivis diserang, yang terancam bukan hanya satu orang—tetapi juga suara kritis dalam demokrasi.
