KALTENG, PARLEMENRAKYAT.ID – Pergantian pimpinan direksi di PT Agrinas Palma Nusantara (APN) memunculkan harapan baru bagi masyarakat Desa Satiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Di tengah perjuangan panjang warga menuntut haknya, perubahan di tubuh manajemen perusahaan itu diharapkan menjadi titik balik menuju keadilan yang selama ini dinanti.
Namun harapan itu datang bersamaan dengan kritik tajam. Ketua Umum Aktivis Lembaga Independen Investigator Kalimantan Tengah, Masroby, secara terbuka menyoroti berbagai persoalan yang sebelumnya terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Menurut Masroby, pergantian direksi seharusnya tidak hanya menjadi pergantian nama di kursi pimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang selama ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
“Harapan kami jelas, dengan adanya direksi baru di PT Agrinas Palma Nusantara, semoga ada angin segar bagi warga Desa Satiung yang selama ini memperjuangkan haknya,” ujar Masroby.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin lagi mengalami situasi seperti sebelumnya, di mana keputusan perusahaan dinilai berubah-ubah dan membingungkan warga.
Masroby mencontohkan persoalan lahan milik warga Satiung yang sempat diajukan untuk bermitra dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Lahan tersebut bahkan sudah melalui proses verifikasi lapangan oleh pihak perusahaan.
Setelah proses verifikasi selesai, pihak perusahaan sempat mengeluarkan Surat Tugas Pengelolaan kepada masyarakat. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Hanya berselang dua hari, surat tersebut tiba-tiba dibatalkan.
Tidak lama kemudian, perusahaan kembali mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Akan tetapi, harapan masyarakat kembali pupus. Baru berjalan satu hari, SPK tersebut kembali dibatalkan dengan alasan yang dinilai tidak masuk akal.
Bagi Masroby, sikap yang berubah-ubah seperti itu bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi memicu kegaduhan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau keputusan seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara seharusnya menjadi representasi negara dalam menyelesaikan persoalan di sektor perkebunan, bukan justru memperkeruh keadaan.
Karena itu, Masroby menegaskan bahwa direksi baru PT Agrinas Palma Nusantara kini tengah menghadapi ujian besar: membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat.
“Negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara harus hadir untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan pihak-pihak tertentu yang hanya ingin mencari keuntungan,” ujarnya.
Bagi warga Desa Satiung, pergantian direksi bukan sekadar perubahan struktur perusahaan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu langkah nyata—apakah manajemen baru akan memperbaiki keadaan, atau justru mengulang kisah lama yang penuh ketidakpastian.
[REDAKSI]
