LEBAK, PARLEMENRAKYAT.id – Ribuan petani sawit di bawah naungan DPW Apkasindo Banten dan Aliansi Petani Sawit Banten bersiap menggelar aksi akbar damai di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kertajaya milik PTPN IV, Senin, 19 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik kecurangan dalam penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) yang diduga merugikan petani hingga hampir 1,5 juta kilogram!
Ketua DPW Apkasindo Banten, H. Wawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan petani yang selama ini merasa dipermainkan. “Kami menuntut ganti rugi atas selisih timbangan ±4% yang sudah sangat merugikan. PKS Kertajaya sudah mengakui kesalahan, tapi hingga kini belum ada kejelasan. Kami datang bukan untuk ribut, tapi untuk menagih janji!” ujarnya tegas.
Lebih jauh, H. Wawan menjelaskan bahwa tuntutan ini bukan asal klaim. “Ada surat pernyataan resmi dari PTPN IV yang mengakui adanya kesalahan. Tapi janji tinggal janji. Sekarang saatnya suara petani didengar!”
Didukung PWI dan Tokoh Daerah
Dukungan pun datang dari berbagai pihak. Ketua PWI Banten, Adang Iskandar, menyatakan sikapnya. “Kami sepenuhnya mendukung perjuangan Apkasindo Banten. Petani sawit adalah tulang punggung daerah, dan mereka harus dilindungi dari praktik curang. Kami mendorong agar pihak PKS Kertajaya bertanggung jawab penuh dan mengganti seluruh kerugian,” tegas Adang.
Sementara itu, Pengurus Apkasindo Banten, Yanto Lesmana, menjelaskan bahwa aksi ini juga akan melibatkan stakeholder utama di Kabupaten Lebak, seperti Bupati, Kapolres, dan Ketua DPRD. “Kami ingin agar pejabat daerah tidak tutup mata. Data kami jelas: sejak tera ulang pada 23 September 2024, terdapat selisih timbangan hingga 1.476.476 kilogram. Ini bukan kesalahan sepele—ini terstruktur, sistematis, dan merugikan!” tegasnya.
Timbangan Diubah, Petani Merugi
Berdasarkan surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, ditemukan bahwa timbangan milik PKS Kertajaya mengalami perubahan konstruksi fisik, yang seharusnya tidak terjadi setelah proses tera ulang. “Ini patut diduga ada unsur kesengajaan, dan kami minta agar instansi terkait juga diaudit. Jangan sampai ada oknum yang bermain di belakang layar,” tambah Yanto.
(Jamal)
