ACEH, PARLEMENRAKYAT.id — Wacana pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh kembali memanas di ruang publik. Namun kali ini, sorotan tajam datang dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Aceh yang menilai isu tersebut bukan lagi soal kebijakan, melainkan mulai mengarah pada manuver politik yang berbahaya bagi stabilitas pemerintahan.
Ketua Permahi Aceh, Rifqi Maulana, S.H., secara terbuka mengkritik sikap Ketua DPRA Zulfadhli atau yang dikenal dengan sapaan Abang Samalanga, yang kembali melontarkan wacana pencopotan Sekda Aceh.
Menurut Rifqi, langkah tersebut tidak mencerminkan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif, bahkan terkesan menjadi serangan personal yang dapat mengganggu arah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
“Yang dibangun Ketua DPRA ini bukan kritik substansi, tapi polemik yang cenderung menyerang pribadi pejabat eksekutif. Ini tidak selaras dengan semangat pemerintahan Mualem,” tegas Rifqi, Minggu (1/2/2026).
Rifqi menegaskan, perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, ia menilai tidak pantas jika perbedaan itu justru dibalas dengan tekanan politik berupa tuntutan pencopotan jabatan tanpa dasar argumentasi kebijakan yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun APBA 2026, apalagi kondisi fiskal Aceh sedang tidak ideal.
Aceh, kata Rifqi, tengah menghadapi tekanan berat: beban penanganan bencana, pemulihan ekonomi, serta evaluasi ketat dari Kementerian Dalam Negeri.
“Apakah karena tidak semua usulan anggaran bisa diakomodasi lalu Sekda dijadikan kambing hitam? Ini patut dipertanyakan,” sindirnya.
Permahi Aceh menilai fungsi pengawasan DPR seharusnya diarahkan pada substansi kebijakan, bukan berubah menjadi alat tekanan politik yang berujung pada wacana pencopotan pejabat.
Bahkan Rifqi menyebut, jika pola komunikasi politik yang konfrontatif seperti ini terus dipertontonkan ke publik, maka justru pimpinan legislatif yang layak dievaluasi.
“Serangan terus-menerus kepada Sekda sama saja melemahkan pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam etika politik, sikap seperti ini justru merugikan rakyat,” ujarnya tajam.
Untuk meredam kegaduhan dan menenangkan publik, Permahi Aceh mendorong Pemerintah Aceh agar membuka struktur APBA 2026 secara transparan, termasuk menjelaskan pos anggaran yang tidak dapat direalisasikan beserta alasan fiskal dan teknisnya.
“Rakyat berhak tahu, apakah masalahnya ada pada Sekda, atau justru pada elite politik yang gagal memahami kondisi keuangan Aceh. Jangan sampai konflik kekuasaan mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkas Rifqi.
[RED]
