BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id – 3 Desember 2025
Balai Kota Bogor memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembongkaran dugaan penyalahgunaan APBD dalam perjalanan tiga pejabat Pemkot Bogor ke Italia. Aksi ini menjadi sorotan karena menyuarakan kritik keras terhadap praktik yang dinilai sebagai “wisata pejabat berkedok dinas”.
Koordinator Lapangan, Fais, dalam orasinya menyebut keberangkatan tersebut penuh aroma kejanggalan—mulai dari ketiadaan SPPD yang sah, hingga perubahan narasi soal sumber pendanaan yang dinilai mencurigakan.
“Stop wisata pejabat pakai uang rakyat! Kalau tidak transparan, itu bukan perjalanan dinas, tapi pemborosan dan penghianatan terhadap warga Kota Bogor,” teriak Fais lantang.
Diduga Melanggar Kebijakan Nasional
JANGKAR menegaskan, keberangkatan pejabat ke Italia bukan hanya tidak jelas urgensinya, tetapi juga diduga bertabrakan dengan KMK No. 29 Tahun 2025, yang membatasi perjalanan luar negeri nonprioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.
Lebih parah lagi, ucap Fais, keterangan pejabat soal pendanaan terus berubah. Awalnya disebut ditanggung pihak luar, lalu belakangan diakui menggunakan APBD.
“Kalau pakai APBD, tunjukkan pos anggarannya! Kalau bukan APBD, mana bukti sponsor atau pendanaan pihak luar? Jangan sampai pejabat membohongi rakyat!” tegasnya.
PDAM Ikut Terseret
JANGKAR juga menyoroti kabar keberangkatan Direktur Utama PDAM Kota Bogor yang sebelumnya disebut akan melakukan kunjungan ke Belanda. Hingga kini tidak ada penjelasan resmi mengapa perjalanan itu penting dan apa manfaatnya untuk pelayanan air bersih di Kota Bogor.
Lima Tuntutan Keras JANGKAR
Dalam aksinya, massa menyodorkan lima tuntutan:
- Audit total alokasi anggaran perjalanan luar negeri pejabat.
- Transparansi penuh dokumen SPPD dan sumber pendanaan.
- Sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan APBD.
- Pengawasan ketat DPRD untuk menutup ruang praktik KKN.
- Klarifikasi resmi dari Pemkot Bogor kepada masyarakat.
Fais menegaskan, aksi ini baru pemanasan.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Kalau pemerintah terus bungkam, kami akan turun lagi dengan massa lebih besar. Rakyat tidak butuh pejabat jalan-jalan ke Eropa—rakyat butuh pelayanan yang layak!” katanya.
Aksi berjalan kondusif, disertai orasi keras dan pembakaran ban sebagai simbol amarah rakyat terhadap dugaan penyelewengan anggaran.
[SURYA SP]
