JAKARTA, PARLEMENRAKYAT.id — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) Tahun 2025 berlangsung megah dan penuh makna. Digelar di Ballroom Hotel Grand Anara, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis–Jumat (11–12/12), Rapimnas ini menjadi tonggak penting penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.
Forum nasional ini terasa istimewa dengan kehadiran sejumlah tokoh penting negara. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Prof. Reda Manthovani hadir langsung memberikan dukungan terhadap peran strategis BPD sebagai pilar demokrasi desa.
Kehadiran hampir 100 pengurus DPP ABPEDNAS dari berbagai latar belakang semakin memperkuat citra organisasi ini sebagai rumah besar lintas profesi. Para pengurus datang dari kalangan ulama, akademisi, politisi lintas partai, wartawan senior, praktisi media, artis, advokat, birokrat, hingga anggota BPD dari berbagai daerah. Keragaman ini mencerminkan semangat inklusivitas ABPEDNAS dalam merajut kolaborasi untuk kemajuan desa.
Momentum puncak Rapimnas ditandai dengan pengukuhan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS. Pengukuhan ini menandai babak baru penguatan pembinaan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional.
“Penguatan desa adalah investasi jangka panjang bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” tegas ST Burhanuddin.
Selain itu, Rapimnas juga menetapkan JAM Intel Kejaksaan Agung Prof. Reda Manthovani sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kami siap mendampingi ABPEDNAS agar fungsi pengawasan dan kemitraan berjalan sesuai koridor hukum dan etika,” ujar Prof. Reda.
Dukungan kuat juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat tata kelola desa, khususnya peran strategis BPD.
“Tugas pokok dan fungsi BPD harus terus diperkuat. BPD adalah unsur fundamental dalam menjaga demokrasi desa dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran,” kata Tito Karnavian.
Senada dengan itu, Mendes PDTT Yandri Susanto menekankan pentingnya peran ABPEDNAS sebagai motor penggerak pembangunan dan kebangkitan ekonomi desa.
“ABPEDNAS harus mendorong desa menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia. Desa tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek utama,” tegas Yandri.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran para tokoh nasional dan soliditas pengurus yang hadir dari berbagai latar belakang.
“Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan hampir 100 pengurus dari berbagai bidang menunjukkan bahwa ABPEDNAS telah menjadi rumah besar bagi seluruh elemen bangsa yang peduli pada masa depan desa,” ujar Indra Utama, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jaya.
Indra menegaskan bahwa pengukuhan Jaksa Agung sebagai Ketua Dewan Pembina dan Prof. Reda sebagai Ketua Dewan Pengawas merupakan amanah besar bagi organisasi.
“Kami berkomitmen membangun BPD yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” tambahnya.
Dalam Rapimnas ABPEDNAS 2025, sejumlah agenda strategis juga ditetapkan, antara lain:
- Penguatan AD/ART serta konsolidasi kelembagaan DPP hingga daerah.
- Penyusunan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk peningkatan kapasitas BPD.
- Penguatan sinergi nasional dengan Kemendagri, Kemendes PDTT, Kejaksaan Agung, dan lembaga negara lainnya.
Dengan dukungan kuat dari lembaga negara, tokoh publik, dan pengurus lintas profesi, ABPEDNAS menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan.
[SBR]
