BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id – 30 Maret 2026 – Polemik mencuat di tengah publik usai beredarnya pemberitaan yang dikutip dari Inilahkoran.id terkait pelaporan oknum wartawan dan LSM ke Polda Jawa Barat oleh lembaga bernama PMBB (Perhimpunan Masyarakat Bogor Berkelanjutan). Namun, kabar tersebut langsung dibantah tegas oleh Ketua Paguyuban Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) Masa Juang 2024–2029, Mochamad Aldi Rachmat, S.IP.
Aldi menegaskan, organisasi yang ia pimpin tidak memiliki keterkaitan sedikit pun dengan pelaporan tersebut. Ia bahkan mengaku “kaget” setelah namanya dan singkatan organisasinya ikut terseret dalam pusaran informasi yang dinilai menyesatkan.
“Banyak yang menghubungi saya, mempertanyakan kebenaran berita itu. Setelah saya telusuri, ternyata yang dimaksud bukan organisasi kami. Ini harus diluruskan agar tidak jadi bola liar,” tegas Aldi.
Menurutnya, publik perlu memahami bahwa ada dua organisasi berbeda yang menggunakan singkatan serupa, yakni PMBB. Dalam pemberitaan tersebut, yang dimaksud adalah Perhimpunan Masyarakat Bogor Berkelanjutan—bukan Paguyuban Masyarakat Bogor Bersatu yang ia pimpin.
“Kami sama sekali tidak pernah melakukan pelaporan itu. Jangan sampai karena kesamaan singkatan, kami yang disudutkan,” ujarnya dengan nada tegas.
Aldi kemudian memaparkan bahwa Paguyuban Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) merupakan organisasi resmi yang dideklarasikan pada Maret 2024 di Aula Mila Kencana, Kota Bogor, dan telah terdaftar di Kesbangpol Kota Bogor. Ia menilai, kekeliruan informasi seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan tanpa klarifikasi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kesalahan persepsi publik dapat memicu gesekan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Situasi seperti ini rawan memicu konflik. Saya harap masyarakat tidak langsung percaya tanpa klarifikasi. Kami siap buka suara kapan pun jika dibutuhkan,” katanya.
Aldi pun mendesak pihak Perhimpunan Masyarakat Bogor Berkelanjutan untuk segera memberikan penjelasan resmi agar polemik ini tidak semakin melebar dan merugikan pihak lain.
“Jangan sampai nama organisasi lain ikut tercoreng. Ini soal tanggung jawab moral,” tutupnya tajam.
[RED]
