KOTAWARINGIN TIMUR – Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dalam penerbitan rekomendasi kerja sama operasional (KSO) terus bergulir. Aparat penyelidik kini masih intens mengumpulkan keterangan serta bukti dari berbagai pihak guna memperkuat konstruksi perkara.
Meski kehadiran pengurus koperasi masih dinantikan, proses hukum tidak berhenti. Penyelidik tetap bergerak aktif, menggali informasi dan mengumpulkan data pendukung dari pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan perkara tersebut.
“Saat ini penyelidik masih terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait serta bukti pendukung guna memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi,” tegas sumber resmi yang enggan disebutkan namanya.
Fokus penyelidikan mengarah pada dugaan adanya aliran dana dalam proses penerbitan rekomendasi KSO yang melibatkan pihak koperasi dan perusahaan Agrinas. Isu yang mencuat menyebut adanya permintaan atau penerimaan uang sebesar Rp200 juta per koperasi, yang kini tengah didalami aparat penegak hukum.
Di tengah sorotan publik, Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, angkat bicara. Ia dengan tegas membantah tudingan tersebut. Menurutnya, isu yang beredar tidak berdasar dan cenderung menggiring opini tanpa bukti yang sah.
Rimbun menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dalam bentuk apa pun terkait penerbitan rekomendasi KSO tersebut. Ia juga menyatakan siap menghadapi seluruh proses hukum secara terbuka dan profesional.
“Saya tidak pernah menerima uang seperti yang dituduhkan. Saya siap menghadapi proses ini secara profesional di hadapan penegak hukum,” ujarnya.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat besarnya nilai dugaan gratifikasi serta keterlibatan sejumlah pihak strategis. Penyelidikan yang tengah berjalan diharapkan mampu mengungkap fakta secara terang benderang, sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.
Hingga saat ini, aparat masih terus mendalami kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan pihak-pihak lain guna melengkapi alat bukti dan memperjelas alur dugaan tindak pidana yang terjadi.
[MASROBY]
