BANDUNG, PARLEMENRAKYAT.id – Di tengah dunia yang makin terhubung tanpa batas dan dibanjiri arus informasi instan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengambil langkah strategis: mengajak media nasional menjadi garda terdepan diplomasi lunak (soft power diplomacy) Indonesia.
Lewat Focus Group Discussion (FGD) bertema “Media as Soft Power Diplomacy”, yang digelar pada 10–11 November 2025 di Bandung, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemlu RI mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dunia pers – dari kementerian, lembaga penyiaran publik, asosiasi media, akademisi, hingga organisasi wartawan.
Media, Mesin Citra Bangsa di Era Algoritma
Direktur Jenderal IDP Kemlu Heru Hartanto Subolo membuka diskusi dengan pesan tajam: media bukan sekadar penyampai berita, tapi juga wajah bangsa di mata dunia.
“Di era hyperconnected, algoritma lebih mengutamakan engagement ketimbang akurasi. Ini bisa melahirkan misinformasi dan disinformasi yang mencederai citra bangsa. Karena itu, media nasional harus hadir sebagai sumber kredibel dan penyeimbang,” tegas Heru.
Ia menyoroti laporan World Economic Forum 2025 yang menempatkan disinformasi sebagai ancaman global keempat terbesar setelah perang, bencana alam, dan konfrontasi geo-ekonomi.
“Jika dibiarkan, ancaman ini memperlebar jurang perbedaan dan mengikis kepercayaan publik—termasuk terhadap Indonesia. Kita harus melawan narasi palsu dengan kekuatan fakta dan diplomasi media,” tambahnya.
“Media Adalah Koki Digital Bangsa”
Melalui sambungan Zoom, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menuturkan peran penting media dalam membangun citra Indonesia di panggung global.
“Media adalah koki digital bangsa. Mereka yang meracik citarasa dan keramahan Indonesia agar dikenal dunia. Setiap platform adalah dapur diplomasi—di sanalah kita membangun trust dan kredibilitas bangsa,” ujar Fifi dengan penuh semangat.
IWO Tunjukkan Bukti: Diplomasi Digital yang Nyata dan Terukur
Organisasi profesi Ikatan Wartawan Online (IWO) juga turut berperan dalam forum tersebut.
Ketua Umum Dwi Christianto menegaskan bahwa IWO bukan sekadar wadah jurnalis digital, tapi juga kekuatan kolektif yang mampu menggerakkan opini publik melalui jaringan media yang masif dan terstruktur.
“Saat satu berita naik di ekosistem IWO, semua anggota bergerak serentak. Dengan teknik SEO dan keserempakan publikasi, isu soft power diplomacy bisa menembus algoritma dan membentuk persepsi positif,” jelas Dwi Christianto.
Sementara Sekjen IWO Telly Nathalia mengungkapkan bahwa IWO telah menjalankan diplomasi lunak di tingkat global, mewakili jurnalis Indonesia di Astana Think Tank Forum 2025 (Kazakhstan) dan ASEAN Media Forum 2025 (Malaysia).
“Kami membawa suara jurnalis digital Indonesia ke forum internasional. Ini bukan sekadar soft power diplomacy, tapi juga bentuk nano power diplomacy—diplomasi dari akar rumput media,” ujar Telly.
Sinergi Pers, Akademisi, dan Pemerintah
FGD dua hari ini juga menghadirkan praktisi pers senior dan mantan pejabat komunikasi negara, Usman Kansong dan Prita Laura, sebagai narasumber. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kedaulatan informasi Indonesia di dunia digital yang kian kompleks.
Kegiatan ini diakhiri dengan harapan agar media Indonesia tak hanya menjadi penyampai berita, tapi juga alat diplomasi yang elegan, cerdas, dan berpengaruh di tingkat global.
“Diplomasi hari ini bukan lagi soal meja perundingan, tapi tentang narasi. Dan media adalah senjata paling ampuh yang kita punya,” tutup Heru Subolo.
[ROBI]
