KALTENG, PARLEMENRAKYAT.ID — Gerak sunyi itu kini mulai terdengar gaungnya. Di balik pertemuan tertutup yang jauh dari sorotan publik, tersusun langkah besar yang berpotensi mengguncang arah perjuangan masyarakat adat di Kalimantan Tengah.
Panglima DPP Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, bertemu langsung dengan Panglima DPW Kalimantan Tengah, Gatner Eka Tarung. Bukan sekadar temu biasa—ini adalah konsolidasi senyap yang menyimpan pesan tegas: perlawanan adat mulai dirajut kembali.
Dari pertemuan tersebut, lahir satu keputusan penting—menggelar Musyawarah Besar (Mubes) 2026. Agenda ini akan menghimpun seluruh keturunan pejuang Tantara Lawung dari berbagai wilayah daerah aliran sungai (DAS) di Kalimantan Tengah.
Sasaran utamanya jelas: menyatukan kekuatan yang selama ini tercerai, sekaligus mengakhiri fragmentasi yang justru melemahkan posisi masyarakat adat di tanahnya sendiri.
Ricko Kristolelu tak menutupi makna besar di balik rencana ini. Ia menegaskan bahwa Mubes bukan sekadar forum organisasi, melainkan panggilan sejarah yang tak bisa ditunda.
“Ini bukan soal agenda biasa. Ini soal menjaga warisan leluhur—tanah, martabat, dan masa depan generasi kita,” tegasnya.
Nada lebih keras datang dari Gatner Eka Tarung. Ia mengingatkan dengan lugas bahwa Kalimantan Tengah bukan ruang kosong yang bebas diperebutkan tanpa batas.
Provinsi ini, kata dia, lahir dari perjuangan panjang yang memiliki dasar hukum jelas, bukan dari kepentingan sesaat atau permainan segelintir pihak.
Dalam pernyataannya, Gatner kembali mengangkat falsafah adat Dayak yang mulai terpinggirkan oleh arus kepentingan:
“Ela sampai tempun petak manana sare, tempun kajang babisa puat, dan ela sampai tempun uyah batawah belai.”
Pesannya tajam dan tak bisa ditawar:
jangan sampai pemilik tanah justru tersingkir,
jangan sampai yang berhak kehilangan haknya.
“Jika falsafah ini terus diabaikan, maka keadilan hanya akan menjadi slogan kosong,” ujarnya dengan nada penuh tekanan.
Pertemuan ini bukan sekadar wacana. Ini adalah alarm keras. Bahwa masyarakat adat Kalimantan Tengah tidak lagi diam.
Mereka mulai bergerak.
Mulai merapatkan barisan.
Dan mulai bersiap mengambil sikap.
Mubes 2026 kini dipandang sebagai titik balik—bukan hanya bagi organisasi Tantara Lawung, tetapi bagi masa depan perjuangan masyarakat adat secara keseluruhan.
Jika momentum ini benar-benar dimanfaatkan, maka satu hal menjadi pasti:
perlawanan yang lama terpendam, kini bersiap meledak dalam satu suara.
[MASROBY]
