JAKARTA, PARLEMENRAKYAT.ID – Jakarta diperkirakan kembali menjadi panggung suara rakyat pada 27 Agustus. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI dengan membawa tuntutan yang sama: mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi.
Di balik rencana aksi itu, tersimpan kegelisahan yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat. Korupsi dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang menggerus hak rakyat, memperlambat pembangunan, dan mengikis kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bersama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasinya secara damai.
Namun, kebebasan itu selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
Aksi Damai, Pesan Harus Tetap Utuh
Aksi 27 Agustus diharapkan menjadi mimbar konstitusional, bukan ruang pelampiasan emosi. Pesan yang ingin dibawa harus lebih kuat daripada provokasi, karena satu tindakan anarkis dapat mengalihkan perhatian publik dari substansi perjuangan.
Peserta aksi diimbau menjaga ketertiban, menghindari provokasi, menghormati aparat keamanan, serta tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan damai.
Perjuangan akan lebih bermakna ketika disampaikan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab.
DPR Diminta Mendengar, Bukan Menunggu Gejolak
Sorotan juga diarahkan kepada DPR RI agar membuka ruang dialog terhadap aspirasi masyarakat. Banyak pihak menilai aksi tersebut menjadi cermin atas menurunnya kepercayaan publik terhadap percepatan reformasi hukum dalam pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, aparat keamanan diharapkan menjalankan tugas secara humanis dengan melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menindak pihak-pihak yang berupaya menciptakan kerusuhan.
Korupsi Dinilai Merampas Masa Depan Bangsa
Korupsi terus dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya dirasakan hingga ke ruang kelas, rumah sakit, dan pelayanan publik. Dana yang seharusnya kembali kepada masyarakat justru hilang akibat praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, dorongan terhadap pembahasan UU Perampasan Aset menjadi salah satu aspirasi yang terus menguat di berbagai kalangan.
Meski demikian, tuntutan terhadap keadilan tetap harus berjalan dalam koridor hukum. Kritik boleh keras, tetapi tidak boleh berubah menjadi kekerasan ataupun perusakan fasilitas umum.
Momentum Menjaga Marwah Demokrasi
Penyelenggara aksi juga diharapkan terus berkoordinasi dengan kepolisian mengenai titik kumpul, rute, waktu pelaksanaan, serta kesiapan tim medis dan negosiator agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib.
Pada akhirnya, 27 Agustus bukan sekadar tentang berkumpul di depan Gedung DPR RI. Momentum ini menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia—bahwa rakyat dapat bersuara lantang tanpa kehilangan martabat, dan negara mampu mendengar tanpa menutup ruang aspirasi.
Suara boleh menggema. Tuntutan boleh tegas. Namun ketika hukum dan keadilan berjalan beriringan, di situlah demokrasi menemukan maknanya yang sesungguhnya.
[ZEBUA]
