JAKARTA, PARLEMENRAKYAT.ID – Menjelang gelombang aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026, Indonesia memasuki persimpangan penting. Di satu sisi, ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat bersiap turun ke jalan membawa aspirasi. Di sisi lain, ruang digital dipenuhi berbagai narasi yang memunculkan kekhawatiran akan adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi demi menciptakan kekacauan.
Perdebatan itu terus menguat. Ada yang melihat demonstrasi sebagai suara rakyat yang harus didengar. Ada pula yang mengingatkan agar publik tidak terpancing isu-isu yang belum terbukti, termasuk tudingan bahwa aksi tersebut akan diarahkan pada tindakan makar.
Hingga kini, belum ada dasar hukum yang menyatakan aksi 27 Agustus sebagai makar. Namun, kewaspadaan terhadap provokasi dinilai tetap menjadi kunci agar tujuan penyampaian aspirasi tidak tercoreng oleh ulah segelintir oknum.
Polri Tegaskan: Demo Dilindungi Konstitusi
Mabes Polri melalui Kabag Penum Divisi Humas Polri kembali menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Aparat memastikan pengamanan akan dilakukan secara humanis, tetapi juga menegaskan tidak akan mentoleransi tindakan perusakan, penghasutan, maupun pelanggaran hukum lainnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sebelumnya telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyusupan pihak-pihak yang berupaya mengubah aksi damai menjadi tindakan anarkis.
Kritik Bukan Berarti Makar
Dalam perspektif hukum, kritik terhadap pemerintah memiliki ruang yang sah dalam demokrasi. Hal itu berbeda dengan tindak pidana makar yang memiliki unsur hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 218 hingga Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.
Perbedaan itu dinilai penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan kebebasan berpendapat dengan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.
Mahasiswa dan Buruh Sepakat Jaga Marwah Aksi
Aliansi BEM se-Indonesia menegaskan bahwa fokus aksi tetap berada pada tuntutan rakyat, mulai dari persoalan ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga keadilan sosial.
“Kami turun bukan untuk rusuh. Jangan ada pihak ketiga yang merusak marwah gerakan.”
Nada serupa juga disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menegaskan perjuangan mereka tetap berpusat pada kesejahteraan pekerja, upah layak, dan perlindungan kerja.
Kenali Ciri Provokator
Seiring meningkatnya antusiasme massa, aparat turut mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali tanda-tanda provokasi di lapangan.
Beberapa ciri yang sering disampaikan antara lain pihak yang memaksa massa bertindak anarkis, menolak jalannya orasi damai, membawa benda berbahaya, atau tidak dikenal oleh koordinator aksi.
Peserta aksi diimbau segera melaporkan hal tersebut kepada petugas tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri.
Hoaks Jadi Senjata Baru
Tak hanya di jalanan, ruang digital juga menjadi medan yang perlu diwaspadai.
Kemkominfo bersama Bareskrim Polri meningkatkan patroli siber menyusul maraknya video lama dan informasi yang diunggah ulang tanpa konteks sehingga berpotensi memancing emosi publik.
Masyarakat diminta lebih bijak sebelum membagikan informasi dengan memastikan sumber dan kebenarannya terlebih dahulu.
Demokrasi Butuh Kritik, Bangsa Butuh Persatuan
Kini, semua mata tertuju pada 27 Agustus 2026. Apakah hari itu akan menjadi potret kedewasaan demokrasi Indonesia, atau justru tercoreng oleh ulah segelintir provokator, menjadi tanggung jawab bersama.
Satu hal yang tak berubah: demokrasi membutuhkan kritik agar negara terus berbenah. Namun, persatuan adalah fondasi yang harus tetap dijaga agar suara rakyat dapat terdengar tanpa kehilangan marwahnya.
[P.N_ZEBUA]
