BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id — Awan kritik menyelimuti Balai Kota Bogor, Jumat siang, ketika Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dan independensi penuh dalam proses seleksi Dewan Pendidikan Kota Bogor. Massa menilai proses yang seharusnya steril dari kepentingan politik justru diwarnai dugaan intervensi kekuasaan.
Pemicu aksi ini adalah mencuatnya pencalonan seorang Tenaga Ahli Walikota sebagai kandidat anggota Dewan Pendidikan. Bagi KPP, langkah tersebut bukan sekadar janggal, tetapi merupakan bentuk konflik kepentingan terang-benderang karena jabatan tersebut melekat langsung pada struktur eksekutif dan dibiayai APBD.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menyampaikan sikap keras mereka.
“Dewan Pendidikan tidak boleh berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Masuknya Tenaga Ahli Walikota ke dalam proses seleksi jelas mencederai independensi lembaga pendidikan,” tegasnya dalam orasi yang disambut riuh peserta aksi.
Tuntutan KPP: Bersihkan Proses, Publikasikan Dokumen, Libatkan Pengawas
Dalam aksi yang diwarnai spanduk kritis dan poster sindiran tajam, KPP Bogor Raya mendesak Pemerintah Kota Bogor dan Panitia Seleksi untuk segera mengambil langkah korektif. Lima tuntutan mereka disampaikan dengan lugas:
- Membatalkan pencalonan Tenaga Ahli Walikota karena menimbulkan konflik kepentingan serius.
- Melakukan verifikasi ulang seluruh peserta seleksi secara objektif dan terbuka.
- Menjamin Dewan Pendidikan tetap independen dari bayang-bayang kekuasaan eksekutif.
- Membuka seluruh dokumen seleksi ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- Melibatkan Ombudsman RI untuk mengawasi proses agar tak terjadi maladministrasi.
KPP menegaskan bahwa pemilihan anggota Dewan Pendidikan bukan ruang kompromi kepentingan politik. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana amanat UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mensyaratkan proses yang bebas konflik kepentingan dan transparan.
Beni menutup aksi dengan ultimatum keras.
“Jika pemerintah tetap memaksakan langkah ini, kami siap turun kembali dengan aksi yang lebih besar. Pendidikan bukan alat politik—itu hak rakyat yang harus dijaga dari segala bentuk intervensi.”
Aksi yang berlangsung damai namun penuh tekanan moral itu meninggalkan pesan jelas: publik menuntut proses yang jujur, bersih, dan tidak tunduk pada kepentingan siapa pun.
[SURYA SP]
