BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id – Fenomena pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan setelah beberapa kasus ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia, dimana Pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat guna memberantas praktik yang merugikan masyarakat terlebih di lembaga pendidikan yang secara jelas di biayai oleh negara.
Dimana Pendidikan menjadi prioritas negara melalui Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan menciptakan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai ukuran kemajuan sebuah bangsa.
Tetapi hal tersebut seakan tercederai oleh sebuah konsep kegiatan atau program yang tidak sesuai dengan kegiatan pendidikan dimana tanpa adanya sebuah penjelasan yang dipertanggung jawabkan serta masyarakat beranggapan sebagai kepentingan pribadi tanpa memperhatikan situasi maupun kondisi ekonomi masyarakat atau orangtua siswa yang mungkin terbebani dan memunculkan arogansi berfikir publik.
Hal ini terjadi di SDN Citeureup 6 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, antara Elis (wali murid) dengan Kepala Sekolah SD Negeri Citeureup 6, Ibu Susmiyati, S.Pd.SD, M.Pd., membuat geger di lingkungan sekolah tersebut pada Kamis pagi. Kejadian ini terjadi di ruang kantor sekolah sekitar pukul 10.00 WIB. Semula kedatangan Elis selaku wali murid dengan niat baik untuk bersilahturahmi dengan Kepala Sekolah.(19/12/2024).
Elis, selaku wali murid yang berseteru dengan Kepala Sekolah mengungkapkan, bahwa awalnya berniat bersilaturahmi dengan Kepala Sekolah setelah pengambilan raport. Serta ingin menyampaikan saran agar sekolah lebih transparan dalam pelaporan atau agenda terkait kegiatan sekolah, yang dinilainya sering kali tidak diinformasikan kepada para wali murid. Menurut Elis, hal tersebut penting untuk menghindari dugaan adanya indikasi pungutan liar.
Namun sebelum niat baiknya tersampaikan, Kepala Sekolah memotong pembicaraannya dan memberikan tanggapan yang dianggapnya kurang menyenangkan.
“Apa kapasitas Ibu untuk meminta laporan kepada saya?” ujar Kepala Sekolah, seperti ditirukan Elis.
“Saya hanya ingin mengajak berdiskusi agar pihak sekolah bisa lebih terbuka soal laporan keuangan kegiatan, tetapi kepala sekolah langsung menyanggah dan mempertanyakan kapasitas saya,” terang Elis.
Dalam percakapan yang berlangsung tegang, Elis sempat menyampaikan masukan agar guru kelas rutin memberikan laporan kegiatan kepada wali murid. Sayangnya Kepala Sekolah merespons dengan nada tinggi memperlihatkan arogansinya.Dimana penyampaian pendapat ini dianggap sebagai bentuk protes terhadap sekolah.
“Seharusnya pihak sekolah untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran dan sumber dana serta diharapkan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan sosialisasi tentang larangan pungli dan menyiapkan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban.
Seiring dengan komitmen pemerintah untuk memberantas pungli. Bukannya dengan emosi dan arogansi dalam menjawab permasalahannya.” jelasnya
“Sebagai tambahan, pihak sekolah juga diminta untuk lebih berperan aktif dalam mencegah pungli dengan menyusun rencana anggaran yang jelas dan terbuka, memastikan bahwa semua biaya yang dikenakan kepada siswa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perlihatkan bahwa bagaimana seorang guru dan pendidik harus bersikap.” Ungkap Elis Orang Tua Siswa
Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus lebih memperhatikan melalui pengawasan yang di dasari aturan peraturan Kementerian Pendidikan sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai tujuan pendidikan Nasional.(L1M/RED)
