KOTA BOGOR, PARLEMENRAKYAT.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi perbincangan publik. Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan, Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Pg.D., memberikan penjelasan yang membuka sisi lain dari kebijakan energi nasional yang selama ini kerap luput dari perhatian.
Menurut Satya, penyesuaian harga yang terjadi saat ini sejatinya menyasar BBM non-subsidi. Kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika harga minyak mentah dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus bergerak mengikuti kondisi global.
“Pemerintah sebenarnya sudah menahan penyesuaian harga dalam beberapa waktu terakhir. Namun pada akhirnya, harga BBM non-subsidi harus mengikuti perkembangan harga minyak dunia,” ujarnya.
Di balik keputusan tersebut, terdapat satu fakta penting yang dinilai perlu dipahami masyarakat. Pemerintah hingga kini masih mempertahankan harga BBM bersubsidi meski tekanan terhadap anggaran negara terus meningkat.
Langkah itu, kata Satya, menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari gejolak harga energi global. Saat banyak negara melakukan penyesuaian harga energi secara signifikan, Indonesia masih menanggung sebagian beban melalui skema subsidi dan kompensasi.
“Yang perlu digarisbawahi, BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Negara masih menanggung selisih antara harga jual dan harga keekonomian,” tegasnya.
Namun, di balik kebijakan yang melindungi masyarakat tersebut, tersimpan konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Setiap liter BBM bersubsidi yang dijual di bawah harga pasar harus ditopang oleh anggaran negara. Semakin lebar selisih harga, semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah.
Karena itu, Satya mengingatkan bahwa efisiensi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bersama. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara lebih bijak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Kita berharap masyarakat melakukan efisiensi penggunaan energi. Ini penting agar beban yang ditanggung negara tidak semakin besar,” katanya.
Tidak hanya pada sektor transportasi, efisiensi juga perlu dilakukan di sektor ketenagalistrikan. Terutama di wilayah-wilayah yang masih mengandalkan pembangkit berbahan bakar minyak atau solar yang biaya operasionalnya relatif tinggi.
Satya menilai, langkah penghematan energi dan percepatan transisi energi akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pasar energi dunia saat ini berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Berbagai gejolak geopolitik, konflik antarnegara, serta perubahan ekonomi global terus memengaruhi pasokan dan harga energi internasional.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia dituntut mampu merespons setiap perubahan dengan kebijakan yang adaptif namun tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kita harus memahami bahwa dunia energi sangat dinamis. Karena itu, efisiensi menjadi salah satu langkah paling realistis untuk menghadapi berbagai gejolak yang terjadi di tingkat global,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik harga BBM yang masih dapat dinikmati masyarakat, terdapat upaya besar negara untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar energi dunia yang tidak pernah benar-benar tenang.
[PENIEL ZEBUA]
