SAMPANG, PARLEMENRAKYAT.id – Suara teriakan membelah udara siang yang panas di depan Gedung DPRD Sampang, Selasa (28/10/2025). Aksi damai ratusan massa yang menuntut digelarnya Pilkades 2026 berubah menjadi lautan amarah. Bentrokan dengan aparat kepolisian tak terhindarkan.
Gas air mata mengepul, batu beterbangan, dan dorongan keras antarbarikade membuat suasana kian memanas. Dalam hitungan menit, halaman gedung dewan berubah menjadi arena chaos.
Akibat bentrokan itu, delapan orang terluka, terdiri dari tiga warga sipil dan lima anggota kepolisian. Mereka dilarikan ke RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang untuk mendapat perawatan intensif.
Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan adanya korban luka dari pihak aparat.
“Ada lima anggota kami yang terluka dan kini dirawat di rumah sakit,” ujarnya singkat dengan nada tegas.
Sementara di tengah kepulan asap dan kerumunan yang belum reda, Mahrus, koordinator aksi, tetap bersuara lantang. Ia menuding pemerintah dan DPRD Sampang sengaja menunda pelaksanaan Pilkades demi kepentingan tertentu.
“Dari 143 desa di Sampang, semuanya dipimpin penjabat sejak 2021. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Kami butuh pemimpin definitif, bukan boneka administratif!” teriaknya disambut sorakan massa.
Mahrus juga menuding penundaan Pilkades berdasarkan SK Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 sebagai bentuk pembunuhan demokrasi di tingkat desa.
“Kalau alasannya anggaran terbatas, rakyat siap turun tangan membantu! Jangan jadikan alasan klasik untuk menunda suara rakyat!” katanya berapi-api.
Situasi memanas ketika massa memaksa bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, yang tak kunjung keluar menemui pengunjuk rasa. Dorongan massa ke arah pagar utama memicu aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Hingga pukul 15.55 WIB, massa masih bertahan di depan gedung DPRD, berorasi dengan nada tinggi menuntut satu hal: Pilkades 2026 harus digelar, apa pun risikonya.
Ketegangan di Sampang hari itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap mengebiri hak demokrasi di desa. Jalanan yang dipenuhi sisa gas air mata dan spanduk yang sobek menjadi saksi: suara rakyat desa tidak bisa dibungkam.
[Evans]
