BOGOR, PARLEMENRAKYAT.ID – Komitmen memperkuat perlindungan hukum bagi insan pers dan masyarakat terus digaungkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya. Langkah nyata itu diwujudkan dengan resmi mengangkat Advokat Asep Bunhori SiP., S.H. sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PWRI Bogor Raya.
Pengangkatan tersebut menjadi momentum penting bagi PWRI Bogor Raya dalam membangun organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang jurnalistik, tetapi juga hadir sebagai wadah yang mampu memberikan pendampingan, edukasi hukum, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Surat Keputusan pengangkatan diserahkan secara resmi oleh Pembina DPC PWRI Bogor Raya. Dengan amanah baru tersebut, Bidang Hukum dan HAM diharapkan menjadi ujung tombak organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan pendampingan hukum.
Ketua DPC PWRI Bogor Raya menegaskan bahwa posisi Bidang Hukum dan HAM bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan.
“Kabid Hukum dan HAM adalah garda terdepan. Ketika ada anggota yang merasa dizalimi, bidang ini harus menjadi bagian yang paling cepat merespons. Kami memilih Bapak Asep Bunhori karena beliau memahami persoalan hukum dan kondisi lapangan. Jabatan ini adalah amanah, bukan simbol,” ungkapnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Hukum dan HAM DPC PWRI Bogor Raya telah menyiapkan sejumlah program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Salah satunya adalah pembentukan Posko Pengaduan Warga, sebagai ruang konsultasi hukum bagi masyarakat terkait persoalan pidana, perdata, sengketa waris, legalitas dokumen, hingga permasalahan sertifikat.
Selain itu, PWRI Bogor Raya juga akan menghadirkan Satgas Anti Penipuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat ranting dan lingkungan terkait maraknya modus penipuan, seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, serta undian berhadiah palsu.
Tidak berhenti di sana, Bidang Hukum dan HAM juga akan mengambil peran dalam mendorong keterbukaan informasi publik di desa dan kelurahan, khususnya dalam pengawasan penggunaan APBDes, penyaluran bantuan sosial, serta pelaksanaan pembangunan agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
Sementara itu, Advokat Asep Bunhori SiP., S.H. selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PWRI Bogor Raya menyampaikan kesiapannya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, hukum harus hadir untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami siap membuka ruang pelayanan dan pendampingan hukum. Bidang Hukum dan HAM PWRI Bogor Raya akan berupaya hadir ketika masyarakat maupun insan pers membutuhkan bantuan, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Melalui kepengurusan baru ini, DPC PWRI Bogor Raya berharap dapat memperkuat sinergi bersama pemerintah desa dan kelurahan, aparat penegak hukum, Bhabinkamtibmas, serta lembaga bantuan hukum dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum.
PWRI Bogor Raya hadir bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.
[ ZEBUA ]
