BABAKANMADANG, PARLEMENRAKYAT.id – Program penataan pedagang kaki lima (PKL) yang sedang digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lewat Satpol PP menuai kritik. Pasalnya, penertiban yang gencar dilakukan di sejumlah kecamatan justru tidak terlihat di Babakanmadang, wilayah yang dikenal sebagai “halaman depan” Kabupaten Bogor.
Di Citeureup, Cibinong hingga Cileungsi, Satpol PP sudah bergerak membersihkan trotoar dari PKL yang dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Namun, berbeda di Babakanmadang. Sepanjang jalan protokol mulai dari Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul hingga pusat Babakanmadang masih dipenuhi PKL yang berjualan di atas trotoar maupun drainase.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di publik. Aktivis Bogor, Romi, bahkan menyebut adanya kesan tebang pilih dalam penerapan program tersebut.
“Kalau memang penataan ini serius jadi prioritas Pemkab Bogor, harus berlaku adil di semua wilayah. Jangan sampai ada kesan pilih kasih. Cibinong ditertibkan, Citeureup ditata, tapi Babakanmadang dibiarkan. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar PKL,” tegas Romi, Selasa (16/8/2025).
Romi menambahkan, ketidakadilan dalam program publik justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kalau mau tertib, ya tertibkan semuanya. Jangan hanya di wilayah tertentu, sementara yang lain seperti dibiarkan,” sindirnya.
Satpol PP Lempar Bola ke Camat
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana, ketika dikonfirmasi, membenarkan jika penataan di Babakanmadang memang belum berjalan. Namun ia menyebut hal itu karena belum adanya permintaan resmi dari kecamatan setempat.
“Penataan sudah dilakukan dari Tugu Pancakarsa sampai perbatasan Citeureup. Kalau Babakanmadang, itu sesuai permintaan camat. Jadi silakan koordinasi dengan camat setempat,” ujarnya singkat.
Pernyataan itu justru mempertegas adanya persoalan koordinasi di internal Pemkab Bogor. Publik pun bertanya, mengapa program prioritas seperti penataan PKL harus menunggu permintaan camat?
Pertanyaan yang Menggantung
Di tengah semangat Pemkab Bogor yang terus menggaungkan slogan ketertiban, realita di Babakanmadang menunjukkan hal sebaliknya. Jalanan masih semrawut, trotoar tak bisa dipakai pejalan kaki, dan kemacetan makin terasa.
Kini, publik menunggu jawaban: apakah penataan PKL di Babakanmadang akan benar-benar dijalankan, atau dibiarkan hingga menimbulkan kesan wilayah istimewa yang kebal penertiban?
[Robi]
