Parlemenrakyat.id, Medan – Fatizatulo Ndruru Ketua Dpp Ormas Hino Inspirasi Masyarakat Ono Niha Indonesia (HIMONI) angkat bicara terkait dihentikannya operasional KMP. Labuhan Haji milik Operator kapal PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sibolga, Sumatera Utara, Selasa 20 April 2021.
Ketika media Parlemen rakyat,id-mengkonfirmasi kepada Fatizatulo Ndruru melalui via telepo
mengatakan, saya merasa kecewa atas informasi dari beberapa media massa, terhentinya operasional KMP. Labuhan Haji itu diakibatkan tidak kunjung jadinya diterbitkannya surat izin operasional oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
“Semestinya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan lebih mengutamakan pelayanan kebutuhan publik dengan menerbitkannya surat izin operasional tersebut,” ucap Fatizatulo Ndrur, tambah ucapnya, salah satu program pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibawah pimpinan Gubernur Edi Rahmayadi mewujudkan Sumatera Utara bermartabat untuk mensejahterakan masyarakat.
“Mengingat Pulau Nias adalah Pulau terluar yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Seharusnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mendukung visi misi dan program kerja Gubernur Sumatera Utara,” jelas Fatizatulo Ndruru.
Lanjutnya lagi Saya sangat menyayangkan kejadian ini, apa alasan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tidak mengeluarkan Rekomendasi Izin Operasional KMP. Labuhan Haji sementara persyaratan yang lain sudah siap.
“Jangan sampai ada upaya – upaya monopoli dari pihak manapun terkait pengelolaan jasa penyeberangan dari Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan Gunungsitoli-Nias ataupun sebaliknya karena semua operator kapal memiliki hak yang sama terlebih-lebih dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan,” tegas Fatizatulo Ndruru.
Fon zebua
