Bupati Bekasi Terkesan Tutup Telinga, Dinas Perumahan Kab. Bekasi Yang di Duga Melakukan Pelanggaran Secara Administrasi Tentang Kontrak Kerja Kepada Kontraktor.

by -415 views

Bekasi, Parlemenrakyat.id – Pemerintah pusat sangat mendukung dalam meningkatkan perekonomian di seluruh indonesia, khususnya dimasa pandemi Covid 19, bahkan sampai pemerintah pusat menganggarkan dana besar dari APBN untk membantu masyarakat ekonomi lemah melalui kementerian UKMK.

Sangat disayangkan Pemerintah kab Bekasi Dinas Perumahan yang mendapat alokasi anggaran THN 2020 yang cukup besar lebih kurang 100M  untk peningkatan jalan lingkungan diwilayah kab Bekasi tidak berjalan mulus.

Pasalnya sesuai dengan kontrak/perjanjian yang dikeluarkan pemerintah dan di ttd PPK dinas perumahan Kab. Bekasi Jawa Barat sampai saat ini belum bisa di cairkan kepada pemborong berdalih admistrasi belum siap. Sementara sesuai dengan isi surat kontrak bahwa setiap pekerjaan harus di bayarkan setelah selesai pekerjaan.

Salah satu pihak rekanan dengan inisial HS mengatakan bahwa pemerintah(Dinas Perumahan) tidak mengerti administrasi, dengan alasan melalukan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dilakukan dengan cara E-Katalog, akibatnya para pelaku kontraktor dirugikan. sebab harus menunggu admistrasi penyedia jasa plant becing (beton).Padahal sebagai pelaksana dilapangan selalu menunggu jasa plant becing(beton) untuk bisa dilaksanakan.

Saat di konfirmasi ,  salah satu kontraktor menyampaikan akibat dari sistim E-katalog yang dibuat dinas perumahan tersebut membuat pelaksanaan dilapangan sering tertunda atau menunggu jasa plant becing bisa sampai 1 sampai 2 minggu karena menurut informasi diduga hanya 7 perusahaan yang maju dalam pelaksanaan kurang lebih 800 ratus paket pekerjaan peningkatan jalan lingkungan khusus di kab Bekasi. Ini jelas akan berakibat pekerjaan peningkatan jalan lingkungan tersebut gagal dilaksanakan termasuk di administrasi. Bila hanya 7 perusahaan jalan plant becing dengan waktu pelaksanaan hanya 2 bulan diakhir tahun tidak menutup kemungkinan akan merugikan negara dan kontraktor.Hingga pelaksanaan dilapangan tentu banyak yang tertunda dan tidak bisa dilaksanakan.disampaikan kepada Parlemenrakyat.id ,Minggu (28/03/2021)

Administrasi di Dinas Perumahan tersebut  yang diduga tidak benar dijalankan sesuai birokrasi menimbulkan aksi demo ,Para kontraktor melangsungkan aksi demontrasi beberapa hari yang lalu di depan kantor Dinas terkait bahkan di depan gedung DPRD kab Bekasi untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban Dinas yang seharusnya di tepati sesuai perjanjian kontrak kerja, Permasalahan pembayaran tersebut belum terealisasi hingga berita ini disiarkan. ( Jos )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.