BOGOR, PARLEMENRAKYAT.id — Suara kritik tajam datang dari Ali Taufan Vinaya (ATV) terhadap Pemerintah Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
ATV menilai pelaksanaan Program Desa Tanggap Bencana (Destana) di desa tersebut tidak transparan dan terkesan tertutup.
Menurut ATV, kegiatan peningkatan kapasitas dan perekrutan relawan dalam program Destana seharusnya menjadi ruang partisipatif bagi seluruh masyarakat. Namun yang terjadi, kata dia, hanya segelintir orang yang dilibatkan—bahkan ada peserta yang memegang hingga tiga jabatan sekaligus di pemerintahan desa.
“Ini bukan semangat gotong royong, tapi monopoli jabatan. Perekrutan seharusnya dilakukan terbuka dan melibatkan masyarakat luas,” tegas ATV.
ATV juga menyoroti anggaran kegiatan sebesar Rp45 juta yang dinilainya tidak sebanding dengan hasil dan keterlibatan masyarakat. Ia menilai, jika pola seperti ini dibiarkan, maka pembangunan desa akan berjalan di tempat.
“Bagaimana desa mau maju kalau kran informasinya disumbat? Pj Desa seharusnya membuka ruang dialog dan transparansi, bukan malah menutup diri,” ujarnya.
Kekecewaan ATV tak berhenti di situ. Ia mengaku akan mengirim surat resmi kepada Bupati Bogor, Sekda, Kepala Dinas DPMPD, dan Camat Pamijahan, untuk meminta pergantian Pj Desa Gunung Picung serta mendorong pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW).
“Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Kepala Desa PAW nanti. Sudah waktunya Desa Gunung Picung dipimpin oleh sosok yang transparan dan berpihak pada warga,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ATV juga menyinggung hasil Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa yang membahas kawasan desa di wilayah taman nasional. Ia mengingatkan bahwa Desa Gunung Picung merupakan salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Pamijahan yang berada di kawasan hutan/taman nasional.
“Justru karena berada di kawasan khusus, Desa Gunung Picung harus jadi contoh keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jangan malah seolah menutup diri dari warganya sendiri,” tegas ATV.
Sorotan untuk Pj Desa Gunung Picung
Pernyataan ATV ini menggema sebagai sinyal keras agar Pemerintah Desa tak menutup diri dari rakyatnya sendiri.
Transparansi bukan sekadar slogan — ia adalah tanggung jawab moral dan amanah jabatan.
Kini publik menunggu:
Akankah suara ini direspons dengan tindakan nyata, atau kembali tenggelam di balik meja kekuasaan desa?[ROBI]
