BOGOR, PARLEMENRAKYAT.ID – Sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City Tbk kembali menjadi sorotan. Dugaan penyerobotan tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun kini memasuki babak baru setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat turun langsung melakukan pengecekan lokasi.
Pengecekan tersebut dilakukan bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) di kawasan proyek pembangunan area wisata Palemboko, milik Ozzy Sudiro, yang diklaim masuk dalam kepemilikan PT Sentul City Tbk.
Langkah penyidik ini menjadi perkembangan penting dalam laporan dugaan penyerobotan lahan yang dilayangkan Ozzy melalui LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 tertanggal 30 September 2026.
Ozzy Sudiro mengapresiasi langkah penyidik Polda Jabar yang merespons laporannya dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek tanah yang disengketakan. Pasalnya, lahan seluas kurang lebih 4,5 hektare miliknya diduga tiba-tiba diklaim sebagai aset PT Sentul City Tbk.
Namun, persoalan ini ternyata tidak hanya menyangkut tanah milik Ozzy. Sekitar 1,5 hektare lahan yang disebut merupakan milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng juga ikut terseret dalam sengketa. Bahkan, klaim tersebut disebut turut mencakup area permukiman, masjid, hingga bangunan SDN 06 Bojong Koneng.
Aktivitas pembangunan tetap berjalan, pemilik lahan pertanyakan kepastian hukum
Dalam konferensi pers di kawasan Palemboko, Bojong Koneng, Selasa (18/11/2026), Ozzy mengungkapkan bahwa di atas tanah yang diklaim sebagai miliknya, pihak Sentul City diduga telah memasang plang kepemilikan, melakukan aktivitas cut and fill, hingga mendirikan bangunan.
“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ungkap Ozzy.
Ia juga menyebutkan bahwa ketika dilakukan pengecekan oleh penyidik, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Sejumlah bangunan bahkan telah berdiri, sementara sebagian lahan lainnya masih dalam proses pengurukan dan perataan tanah.
Menurut Ozzy, dirinya memiliki riwayat kepemilikan tanah yang jelas sejak era 1980-an. Tanah tersebut berasal dari pembelian tiga bidang girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Selanjutnya, tanah tersebut dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih kepada Ozzy sebagai pemilik generasi ketiga.
“Kami memiliki dokumen lengkap, mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 1980-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar sampai saat ini,” tegasnya.
Ozzy juga mempersoalkan klaim PT Sentul City yang disebut mendasarkan kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2.
Menurutnya, SHGB Nomor 2 tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah. Karena itu, ia meminta agar seluruh dokumen kepemilikan dan riwayat penerbitan sertifikat diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Puluhan warga ikut terdampak, dugaan konflik lahan kian meluas
Persoalan semakin serius lantaran klaim atas lahan sekitar 6 hektare tersebut, menurut Ozzy, tidak hanya mencakup tanah miliknya seluas 4,5 hektare, tetapi juga menyentuh tanah yang dihuni puluhan keluarga.
Sebanyak 32 kepala keluarga disebut ikut terdampak. Di kawasan tersebut juga terdapat fasilitas umum berupa masjid dan bangunan SDN 06 Bojong Koneng yang telah lama berdiri.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, persoalan penguasaan tanah di kawasan tersebut bukanlah perkara baru. Mereka mengaku selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan mempertahankan tanah yang diyakini sebagai hak miliknya, termasuk ketika mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Bahkan, beberapa warga mengaku pernah mengalami kriminalisasi ketika berupaya memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Kasus yang dialami Ozzy kini menjadi salah satu pemantik bagi warga untuk kembali menyuarakan persoalan tersebut dan meminta negara hadir memberikan perlindungan hukum.
Joni mengaku kehilangan 17 hektare, perjuangan disebut belum membuahkan hasil
Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengungkapkan bahwa dirinya juga mengalami persoalan serupa. Ia mengaku tanah seluas 17 hektare miliknya diduga dicaplok oleh mafia tanah dan dikaitkan dengan PT Sentul City.
“Saya sudah melapor ke sana-sini. Berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian, bahkan sampai ke DPR RI, tetapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama muncul kasus tanah Rocky Gerung yang juga bersengketa dengan Sentul City,” beber Joni, mantan Komisaris Jiwasraya, kepada awak media, Selasa (18/11/2026).
Pernyataan tersebut kembali memperlihatkan bahwa persoalan sengketa tanah di kawasan Sentul bukan hanya menyangkut satu pemilik lahan, melainkan telah menjadi keresahan sejumlah warga yang mengharapkan adanya penyelesaian secara transparan dan berkeadilan.
Prof Henry Subiakto: Hak atas tanah merupakan bagian dari HAM
Sorotan juga datang dari Prof. Henry Subiakto yang hadir dalam konferensi pers Formas menggugat Sentul City, Selasa (18/11/2026).
Henry menilai persoalan sengketa tanah yang melibatkan warga dan pengembang di kawasan Sentul bukan isu baru. Sebagai warga Sentul sekaligus pengurus Formas, ia menyatakan berkewajiban ikut memperjuangkan hak masyarakat.
“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila dugaan penyerobotan tanah terbukti, tindakan tersebut dapat bersinggungan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama menyangkut hak kepemilikan pribadi dan hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Henry mengingatkan bahwa perlindungan hak milik telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Karena itu, menurutnya, negara tidak boleh abai ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut hak dasar atas tanah dan tempat tinggal.
Kuasa hukum Formas minta Polda Jabar periksa seluruh alas hak
Sementara itu, kuasa hukum Formas, JS Simatupang, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang dilakukan PT Sentul City Tbk.
Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya berpatokan pada klaim kepemilikan sepihak, tetapi juga harus menguji seluruh dokumen, alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti penguasaan fisik di lapangan.
“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.
Menurutnya, pengecekan langsung ke lokasi menjadi momentum penting untuk membuka fakta sebenarnya mengenai status tanah yang disengketakan.
Formas berharap penyidik dapat bekerja secara independen, transparan, dan profesional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penegakan hukum.
Ujian kepastian hukum: Siapa pemilik sah tanah yang disengketakan?
Kini, perkara tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah. Persoalannya bukan sekadar siapa yang memasang plang atau siapa yang mengklaim memiliki sertifikat, melainkan bagaimana membuktikan keabsahan alas hak, asal-usul kepemilikan, serta proses penerbitan dokumen pertanahan.
Jika dugaan penyerobotan, penguasaan tanpa hak, maupun tindakan perusakan terbukti melalui proses hukum, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Warga pun berharap kehadiran penyidik Polda Jabar tidak berhenti sebatas pengecekan lokasi. Mereka menuntut adanya tindak lanjut yang konkret agar hak-hak masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
Di sisi lain, PT Sentul City Tbk perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta menunjukkan dasar hukum atas klaim kepemilikan lahan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi awak media kepada pihak PT Sentul City Tbk belum mendapatkan respons.
Publik kini menunggu: mampukah proses hukum mengungkap secara terang siapa yang memiliki hak sah atas tanah di Bojong Koneng?





