BOGOR, PARLEMENRAKYAT.ID – Komitmen membangun komunikasi yang terbuka antara insan pers dan pemerintah kembali diperkuat. Pengurus Wilayah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya menggelar audiensi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, di Kantor Diskominfo Kota Bogor, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan dalam mendukung keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia wartawan, hingga penguatan kolaborasi menghadapi tantangan penyebaran hoaks di era digital.
Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, menegaskan bahwa PWRI hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan informasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor. PWRI ingin menjadi jembatan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat, sehingga berbagai program pembangunan dapat tersampaikan secara baik kepada publik,” ujar Rohmat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati, menyambut positif kehadiran PWRI Bogor Raya. Menurutnya, media memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan informasi yang benar sekaligus menjadi benteng dalam melawan disinformasi.
“Pemerintah Kota Bogor terbuka untuk bekerja sama dengan insan pers. Dengan sinergi yang kuat, informasi pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan terpercaya,” ungkap Ana.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah poin strategis turut menjadi pembahasan bersama, di antaranya:
- Penguatan kerja sama publikasi program-program Pemerintah Kota Bogor melalui media anggota PWRI.
- Dukungan terhadap pelatihan jurnalistik dan literasi digital guna meningkatkan kompetensi wartawan.
- Kemudahan akses informasi publik, termasuk data dan narasumber bagi insan pers.
- Kolaborasi dalam menangkal penyebaran hoaks melalui pemberitaan yang kredibel dan beretika.
Suasana audiensi berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan harmonis antara pemerintah dan pers harus terus dibangun tanpa menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial yang profesional serta berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang mampu memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Bogor.
“Sinergi Pers, Pemerintah, dan Keterbukaan Informasi Publik menjadi fondasi menuju Kota Bogor yang semakin informatif, transparan, dan maju.”
[PENIEL ZEBUA]
